Home / Berita / Perjalanan Panjang Vaksin Berlemak Babi Perjalanan Panjang Vaksin Berlemak Babi

17 July 2009 | Kategori: Berita

Kendati tetap mengharamkan vaksin meningitis yang mengandung enzim babi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan penggunaannya dengan alasan darurat. Berikut kronologi penggunaan vaksin hingga pengharamannya:

Tahun 1987
Departemen Kesehatan RI mencatat 99 jamaah haji asal Indonesia meninggal dunia akibat meningitis atau kerusakan pada selaput otak.

Tahun 1988
Arab Saudi mewajibkan jamaah haji disuntik vaksin meningitis. Selain Indonesia, ada 77 negara lain yang menggunakan vaksin ini untuk jamaah haji. Setelah penggunaan vaksin itu, pada 1998-2005 tidak ada lagi laporan jamaah haji meninggal karena meningitis.

24 April 2009
Ketua MUI Sumsel, KH Sodikun, mengekspose adanya kandungan babi pada vaksin meningitis. Kandungan zat haram itu ditemukan dalam penelitian LPPOM MUI Sumsel bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Wacana vaksin meningitis haram pun mencuat.

26 Mei 2009
Rencana membahas status vaksin meningitis gagal digelar. Sebuah sumber menyatakan ada upaya memepetkan persoalan itu dengan pelaksanaan ibadah haji, agar keharaman vaksin itu bisa dima”fukan (dibolehkan) karena faktor kedaruratan.Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Dr M Nadratuzzaman Hosen, menilai Glaxo Smith Kline (GSK), perusahaan pembuat vaksin meningitis, telah melakukan kebohongan karena menyatakan vaksin itu bebas dari enzim babi, padahal secara zat jelas mengandung babi.

6 Juni 2009
MUI Pusat mengeluarkan fatwa haram terhadap vaksin meningitis. Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma”ruf Amin, mengatakan, keputusan itu telah diperkuat keterangan Depkes bahwa vaksin itu mengandung babi.

16 Juni 2009
Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menyatakan, keputusan tentang haram atau halalnya vaksin meningitis yang digunakan calon jamaah haji, umrah, dan pekerja musiman, merupakan kewenangan MUI.

28 Juni 2009
Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pusat, Husniah Rubiana Thamrin, membenarkan, dalam proses pembuatan vaksin meningitis bersentuhan dengan unsur babi–kendati sudah melalui proses ekstraksi.

Kepala BPOM menyatakan, BPOM Arab Saudi telah menawarkan Indonesia membuat vaksin meningitis. karena Indonesia merupakan satu dari 20 negara di dunia yang mampu memproduksi vaksin, antara lain, Biofarma.Anna Priangani dari LPPOM MUI menyatakan, bahan babi yang digunakan sebagai media dalam pembuatan vaksin meningitis adalah lemak babi (gliserol).

7 Juli 2009
Para ulama merencanakan mengirim delegasi ke Arab Saudi menyusul tak kunjung jelasnya sikap negara itu terhadap vaksin meningitis.

8 Juli 2009

Ketua MUI, KH Ma”ruf Amin, menyatakan, MUI kemungkinan menetapkan fatwa kedaruratan vaksin karena pemerintah belum menemukan vaksin meningitis yang terbebas dari unsur babi.

13 Juli 2009
Delegasi ulama Indonesia menemui Grand Mufti Kerajaan Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ahal Syekh, dan Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Hatim Hasan Qadi. Keduanya kaget mendengar vaksin meningitis mengandung babi. Grand Mufti berjanji melakukan penelitian dan pengujian laboratorium untuk memastikan hal itu. Fatwa akan dikeluarkan setelah penelitian.

Delegasi ulama Indonesia juga mendapat informasi kemungkinan vaksin meningitis itu akan dibahas khusus oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI), karena vaksin itu digunakan oleh 77 negara Islam. Delegasi ulama Indonesia, antara lain, terdiri atas KH Amidhan, ketua MUI; Anwar Ibrahim, ketua Komisi Fatwa MUI; KH Muhyiddin Junaidi, ketua Hubungan Luar Negeri MUI; Muhammad Nadratuzzaman Hose, direktur eksekutif LPPOM MUI; serta Anwar Abbas, wakil sekretaris MUI.

16 Juli
MUI menyatakan vaksin meningitis tetap HARAM, tapi membolehkannya dengan alasan darurat. Yang boleh menggunakan vaksin atas nama kedaruratan adalah yang baru pertama kali naik haji dan orang yang telah bernazar untuk umrah. Di luar itu dianggap tidak darurat. she/osa/yto

Sumber : http://www.jurnalhaji.com/2009/07/17/perjalanan-panjang-vaksin-berlemak-babi/

Anggaran Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2011 Rp 296 M

Pada tahun 2010, anggaran mencapai Rp 313 miliar karena dua kali membeli vaksin yang tidak halal. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menyatakan, anggaran pelayanan kesehatan haji pada tahun 2011 sebesar Rp 296 miliar.

“Tahun 2010 lalu sampai sekitar Rp 313 miliar, itu disebabkan karena pembelian vaksin meningitis dua kali yang tidak halal, kemudian membeli lagi yang sesuai dengan fatwa MUI,” kata Endang Rahayu Sedyaningsih dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/6).

Menurutnya, alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp 296 miliar mencakup 10 item kebutuhan di antaranya mulai dari pelatihan petugas kesehatan, obat-obatan, vaksin, operasional pelayanan, sewa Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di Mekkah-Madinah, alat kesehatan, dan sarana prasarana.

Dalam pelaksanaannya, Menkes mengakui masih banyak kendala yang dihadapi antara lain hasil pemeriksaan kesehatan belum sesuai dengan harapan, pembinaan belum optimal, masih banyak jemaah haji risiko tinggi, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) yang terlambat sehingga pembinaan singkat, dan tempat pelayanan kesehatan di kloter yang belum sesuai harapan.

Ke depan, dia berharap agar pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai dengan harapan. Selain itu, dia juga berharap komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan terhadap jemaah, penetapan BPIH lebih cepat sehingga cukup waktu pemeriksaan dan pembinaan kesehatan, dan tersedianya tempat pelayanan di kloter/pondokan. Kemudian, lanjut Menkes, biaya pemeriksaan dan pembinaan masuk dalam komponen BPIH. (nwk/nwk)
Sumber : http://www.detiknews.com/read/2011/06/20/181303/1664541/10/anggaran-pelayanan-kesehatan-haji-tahun-2011-rp-296-m

Satu Jamaah Suspect Meningitis Meninggal Dunia

Mekkah, 25/12 (Pinmas) – Seorang jamaah yang didiagnosa suspect meningitis meninggal dunia. Menurut Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Daker Makkah, dr Zainuswir Zainoen, SpJP, jamaah tersebut bernama Dartanto bin R Sudargo (52) dari kloter 23 JKG (Jakarta).

Zainuswir mengatakan, Dartanto meninggal dunia di RS Zahir King Abdul Aziz, Makkah, pada 23 Desember 2006.’’ Dartanto semula datang ke BPHI namun karena didiagnosa suspect meningitis kami langsung merujuknya ke RS Zahir,’’ katanya di Makkah, Ahad (24/12) Saat Dartanto dibawa ke BPHI pada 21 Desember lalu, kata Zainuswir, badannya panas yang dialami beberapa hari. Ia juga tidak nafsu makan, kesadaran agak menurun, mual muntah tidak ada. Pemeriksaan fisik menujukkan kaku kuduk dan panasnya mencapai 40 derajat Celcius. Menurut Zainiuswir, melihat kondisi Dartanto yang seperti itu maka pihak BPHI langsung merujuknya ke RS Zahir untuk mendapatkan diagnosa yang pasti.’’Kami masih menunggu hasil laboratorium apakah jamaah tersebut positif meningitis atau sebaliknya,’’ ungkapnya. Zainuswir memperkirakan hasil laboratorium akan dapat diketahui sepekan setelah jamaah suspect meningitis itu meninggal dunia.Dengan demikian, kata dia, paling tidak pada 29 Desember 2006 hasil laboratorium dari RS Zahir dapat diketahui. Sebenarnya, buku kesehatan haji Dartanto menunjukkan telah ada dia telah mendapatkan vaksin meningitis.Namun Zainusiwr menyatakan ia belum tahu apakah memang tanda itu menunjukkan Dartanto benar-benar telah diberi vaksin meningitis. Zainuswir juga mengatakan ada kemungkinan zat aktif vaksin meningitis tak berfungsi dengan baik atau tubuh jamaah tersebut tak mampu membentuk zat anti bodi. ‘’Jadi tidak efektifnya vaksin karena vaksin itu sendiri atau karena tubuh jamaah,’’ katanya. Menurut Zainuswir, pihaknya juga telah melakukan langkah prophylaksis. Ia mengatakan, mereka yang pernah melakukan kontak dengan Dartanto, baik jamaah di mana ia tinggal dan petugas BPHI yang menanganinya diberi Ciprofloxasin 500 mg.Ini merupakan sebuah tindakan dini meresposn suspect meningitis tersebut. Khususnya untuk jamaah yang satu kamar dengana Dartanto. Juga jamaah yang tinggal di satu lantai di atas dan satu lantai di bawah tempat jamaah tersebut tinggal. Bila nantinya ia positif meningitis maka tindakan akan dilakukan secara lebih luas. Ini berarti ada kemungkinan pemberian Ciprofloxasin bisa dilakukan kepada jamaah yang ada di sebelah pemondokan Dartanto. Menurut Zainuswir, meningitis ini memiliki efek samping di antaranya menyebabkan hydrocefalus, kebutaan, tuli dan kelumpuhan. Selain melakukan tindakan prophylaksis , kata Zainuswir, pihaknya juga telah memberikan laporan ke Subdit Haji di debarkasi jakarta. ’’Kami meminta pihak debarkasi melakukan tindakan seperlunya bila kloter 23 JKG pulang ke Tanah Air,’’ katanya. Menurut Zainuswir pihak debarkasi akan melakukan pemeriksaan yang disebut dengan swept tenggorokan ketika jamaah kloter tersebut tiba kembali di Tanah Air. Ini untuk meyakinkan apakah bakteri meningitis tersebut juga berada di jamaah lainnya.Langkah ini, kata Zainuswir, untuk meyakinkan bahwa jamaah kloter tersebut tak menjadi carrier atau pembawa meningitis ke Tanah Air.’’Dengan hal ini maka kami telah melakukan tindakan dini untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan,’’ katanya. Zainuswir menambahkan bahwa meningitis biasanya menular melalui droplet infection atau melalui saluran pernafasan. Melalui saluran pernafasan itu kemudian bakteri berkembang biak di tenggorokan kemudian terbawa aliran darah darah hingga ke otak. Lalu terjadilah radang otak.(fer)

Sumber : http://kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=618

BPOM: Vaksin Meningitis Calhaj Indonesia Sama dengan Negara Lain (Sama-sama menggunakan enzim BABI)

Jakarta, 11/6 (Pinmas)– Vaksin meningitis yang dipakai calon jamaah haji Indonesia sama dengan vaksin yang digunakan calon jemaah haji dari negara lain, karena memang belum ditemukan cara lain untuk membuat vaksin meningitis selain menggunakan enzim tripsin, yang berasal dari babi.

“Kalau ada yang bilang mengapa Indonesia tidak menggunakan vaksi seperti punya Malaysia, itu adalah suatu kesalahan. Vaksin yang kita punya sama dengan vaksin di 77 negara lain,” terang Husniah Rubiah Thamrin Akib, kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Jakarta, Kamis (11/6).

Menurutnya walau dalam proses pembuatannya menggunakan enzim tripsin, namun hasil akhir dari vaksin pencegah radang otak ini sama sekali tidak mengandung unsur babi. “Pada waktu pelepasan memang menggunakan media yang mengandung unsur babi, tapi setelah itu kan dicuci dan difilter sehingga tidak ada lagi kandungan babinya,” ujar dia.

Lebih jauh Husniah mengatakan, pihaknya menghormati fatwa haram MUI, mengenai produk yang dalam pengolahannya menggunakan unsur babi. “Kami mengerti dan menghargai fatwa MUI, namun dalam kasus ini MUI pasti mengerti, dalam ajaran agama diperbolehkan memakai produk yang bersangkutan asal dalam keadaan yang mendesak. Masalah ini (vaksin untuk para calon jamaah haji) adalah hal mendesak,” tuturnya.

Ia pun berharap, segera ditemukan media lain untuk mengembang vaksin meningitis tersebut. “Penelitian terus dilakukan, dicoba pada sapi sudah tapi hasilnya belum maksimal. Semoga ada cara lain untuk mensubsitusi enzim tripsin itu,” tandasnya.(kcm/ts)

Sumber : http://kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=4175

Anggaran Pelayanan Kesehatan Haji 2007 Rp 125 Miliar

Jakarta, 27/8 (Pinmas) – Pemerintah mengalokasikan anggaran dana sekitar Rp125 miliar untuk pelayanan kesehatan bagi jemaah haji tahun 2007, kata Direktur Surveilans, Epidemiologi, imunisasi dan Kesehatan Matra Dr. Yusharmen, Dcom, MSc kepada Antara di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, dana itu akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji seperti pemeriksaan kesehatan; penyiapan kesehatan jemaah; pengadaan obat, vaksin dan alat kesehatan; serta perekrutan dan pemberian honor bagi tenaga kesehatan haji. Selain itu, ia melanjutkan, alokasi dana tersebut juga digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung lain seperti survelans suhu dan kelembaban udara di tanah suci, pemeriksaan sampel makanan jemaah, dan pengawasan kesehatan lingkungan di sekitar pemondokan jemaah haji. Dijelaskan pula bahwa pelayanan kesehatan bagi jemaah haji diberikan sejak jemaah berada di daerah asal hingga 14 hari setelah jemaah tiba di Tanah Air. Berkenaan dengan hal itu, secara terpisah Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjelaskan bahwa dana untuk pelayanan kesehatan haji tersebut tidak dibebankan kepada jemaah haji namun dialokasikan dari dana APBN. Ia menjelaskan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi jemaah haji dalam hal ini pihaknya mengacu pada standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). “Dalam hal ini WHO mengatur rasio jumlah dokter dan paramedis dengan jumlah pasien. Jadi kalau sebelumnya hanya satu dokter dan satu paramedis per kloter sekarang kami tingkatkan menjadi satu dokter dan dua paramedis per kloter,” jelasnya. Perekrutan dokter dan paramedis untuk keperluan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji, kata dia, dilakukan berdasarkan uji kompetensi supaya semua masalah kesehatan darurat yang terjadi selama kegiatan haji tertangani dengan baik. “Dulu dokter haji adalah hadiah, jadi misalnya Jawa Timur ada sekian kloter maka dapat hadiah TKH (Tenaga Kesehatan Haji-red) sekian. Akibatnya tenaga kesehatan yang ditugaskan kadang tidak memiliki kompetensi sesuai kebutuhan,” ujarnya. Namun, ia melanjutkan, sekarang perekrutan tenaga kesehatan benar-benar dilakukan berdasarkan kebutuhan kompetensi untuk pelayanan kesehatan bagi jemaah haji. “Dokter harus mampu menangani semua keadaan darurat yang mungkin terjadi seperti krisis hipertensi atau serangan jantung. Dokter-dokter yang kita rekrut untuk haji harus sudah punya ACLS (Advance Cardiology Life Support-red),” kata Menteri Kesehatan. (Ed/ts)

Sumber : http://kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=884

MUI Bolehkan Vaksin Meningitis

Jakarta, 17/7 (Pinmas)–Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, vaksin meningitis yang bercampur dengan enzim babi haram, seperti fatwa sebelumnya. Tapi, atas nama kedaruratan, MUI memfatwakan vaksin haram tersebut boleh digunakan jamaah haji dan umrah.

Penggunaan vaksin radang selaput otak itu dihukum darurat karena Pemerintah Arab Saudi tetap mewajibkan. Padahal, yang ada hanya vaksin dari Belgia dan puluhan negara lain yang bercampur enzim babi, sementara Pemerintah Indonesia belum bisa menyediakan vaksin halal.

Tapi, karena darurat, Ketua MUI, KH Ma`ruf Amin, mengatakan, vaksin itu hanya boleh digunakan orang yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji. “Untuk wajib haji, MUI membolehkan,“ kata Ketua MUI, KH Ma`ruf Amin, seusai pengambilan keputusan soal vaksin, Kamis (16/7). Untuk jamaah umrah, penggunaan vaksin itu juga dibatasi. MUI hanya membolehkan vaksin itu bagi orang yang telah bernazar. Misalnya, akan melakukan ibadah umrah bila usahanya di bidang tertentu berhasil.

Hukum kedaruratan itu tidak berlaku bagi orang yang naik haji untuk kedua kali atau lebih. “Tidak boleh menggunakan vaksin karena sudah bukan darurat,“ kata Ketua MUI, Amidhan.Status darurat tersebut berlaku selama pemerintah belum menyediakan vaksin halal. MUI mendesak pemerintah segera mendapatkan atau memproduksi sendiri vaksin halal. “Tahun 2010 harus sudah ada vaksin halal,“ kata Ma`ruf Amin.

Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji Departemen Agama (Depag), Abdul Gharuf Djawahir, menghormati fatwa MUI. Depag, kata dia, akan melakukan pembicaraan dan berkoordinasi dengan pihak Departemen Kesehatan (Depkes), dan mengambil langkah lanjutan. Menurut Ghafur, MUI juga perlu mengantisipasi jika ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, khususnya jamaah haji. “Bisa saja kan nanti jamaah bertanya ke MUI, kok di Malaysia dan di negara lain yang menggunakan vaksin yang sama, tidak diharamkan,“ katanya.

Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Baluki Ahmad, menyatakan, akan mengikuti fatwa MUI. “Sudah capai membicarakan vaksin. Kita pasrah diri saja. Apa boleh buat,“ katanya.Tapi, Baluki Ahmad menyayangkan MUI yang tidak menunggu Arab Saudi dalam menentukan fatwa. Sebelumnya, tokoh Islam Indonesia–termasuk dari MUI–menemui mufti Arab Saudi. “Jika keputusannya hanya di MUI, untuk apa ke Arab Saudi,“ katanya.(rep/ts)

Sumber : http://kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=4232

MUI: Belum Ada Vaksin Meningitis yang Halal

Jakarta, Persoalan vaksin meningitis membuat MUI harus melakukan audit langsung ke sejumlah produsen di luar negeri. Namun hingga saat ini, belum ada vaksin meningitis yang dinyatakan halal oleh majelis tersebut.

Ketua Komisi Fatwa MUI, Dr KH Anwar Ibrahim mengatakan, salah satu produsen yang telah diaudit adalah GlaxoSmithKline dari Belgia. Vaksin dari perusahaan tersebut dinyatakan haram karena memakai unsur babi dalam media pertumbuhannya.

Sementara vaksin dari produsen asal Italia, Novartis belum bisa dinyatakan halal atau masih syubhat. MUI menilai, beberapa bahan masih harus diklarifikasi lebih lanjut terkait asal-usulnya.

Produsen ketiga yang telah diaudit oleh MUI adalah Tianyuan Biofar. Audit terhadap perusahaan asal China ini belum selesai karena laporan dari tim audit saat ini masih disidangkan oleh Komisi Fatwa MUI.

Karena belum ada yang dinyatakan halal, MUI menggunakan fatwa tahun 2009 yang mengatakan bahwa pemberian vaksin meningitis boleh dilakukan (mubah) dalam kondisi darurat. Ketentuan tersebut berlaku sementara, hingga ditemukan vaksin yang halal.

Sementara Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan bahwa pendistribusian vaksin meningitis akan dimulai sekitar 9 Juli 2010. Perusahaan yang ditunjuk dalam proyek tersebut adalah Biofarma.

“Vaksin meningitis harus diberikan paling lambat 2 minggu sebelum kloter pertama diberangkatkan,” ungkap Menkes dalam jumpa pers di Kementerian Kesehatan RI, Jumat (2/7/2010).

Pemberitan vaksin meningitis merupakan syarat yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, untuk mengantisipasi penularan selama di tanah suci. Salah satu wilayah asal jemaah haji yang termasuk endemik adalah Afrika, yang dikenal memiliki meningitis belt.

Sumber

Melacak Asal Usul Vaksin Meningitis

Jakarta, Pernyataan mantan menkes Siti F Supari bahwa pembuatan semua vaksin meningitis bersinggungan dengan unsur babi, sebenarnya tidak mengejutkan. Berbagai publikasi ilmiah yang membuktikan hal itu bisa diakses dengan mudah oleh siapun.

Ketua Umum Pengurus Yayasan YARSI, Prof Dr H Jurnalis Uddin, PAK mengatakan bahwa masyarakat bisa memberi penilaian sendiri terkait fatwa MUI tentang vaksin meningitis. Informasi mengenai hal itu dapat diperoleh di ruang publik (public domain) seperti website sehingga bisa diakses oleh siapapun.

Salah satunya adalah artikel berjudul ‘Isolation of Bacteriophages Active Against Neisseria Meningitidis‘ yang dipublikasikan dalam Journal of Virology volume 1, Juni 1967. Artikel tersebut mengungkap bahwa semua strain bakteri Neisseria meningitidis diisolasi dari cairan tubuh pasien meningitis dengan menggunakan media chocolate-agar.

Salah satu unsur yang terdapat dalam media tersebut adalah Mueler Hilton Media (MHM), yang diproduksi oleh sebiah perusahaan mikrobiologi DB/Difco Laboratories. Dalam salah satu rilisnya, perusahaan tersebut menyatakan bahwa MHM buatannya mengandung porcine raw material yang mengandung enzim babi.

Sementara itu, sebuah artikel berjudul ‘Human Immunity to The Meningococcus‘ yang dipublikasikan tahun 1969 menjelaskan bahwa semua bakteri yang dipakai untuk pengembangan vaksin meningitis diproduksi oleh pabrik yang sama. Pabrik tersebut dikelola oleh Walter Reed Army Institute of Research.

Prof Jurnalis mengatakan, hingga saat ini pabrik tersebut merupakan satu-satunya penyedia bakteri yang dipakai untuk membuat vaksin meningitis. Oleh karena itu jika ada produsen vaksin mengatakan bibit vaksin yang dipakainya bebas dari persinggungan dengan enzim babi, menurut Prof Jurnalis tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Fakta ini perlu diungkap agar umat memiliki pemahaman yang benar dan wawasan yang luas dalam menyikapi isu vaksin meningitis, terlepas dari fatwa MUI,” ungkap Prof Jurnalis dalam jumpa pers di kampus Universitas Yarsi, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2010).

Sementara itu menurut mantan Kepala LIPI, Prof Dr Umar Anggara Jenie, MSc, Apt, persinggungan dengan unsur babi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Sebab hal itu hanya terjadi dalam penyiapan bibit, sehingga bisa dipastikan tidak ada DNA babi dalam vaksin yang sudah jadi.

“Dalam penyiapan bibit, porcine hanya berfungsi sebagai gunting untuk memotong protein yang akan dimakan oleh bakteri. Porcine itu tidak dimakan, sehingga tidak masuk dalam bibit bakteri tersebut,” jelas Prof Umar.

Ditambahkan oleh Prof Umar, dari working seed (bibit) itu yang diambil hanya polisakarida yakni lapisan dinding sel bakteri. Bakterinya sendiri tidak digunakan dalam produksi vaksin.

Sumber